Peran HR Mengelola Perbedaan Pandangan Politik Karyawan | | HR NOTE Indonesia

Peran HR Mengelola Perbedaan Pandangan Politik Karyawan

Setiap warga negara berhak menggunakan hak politik. Jadi sah-sah saja jika seseorang bergabung ke parpol (partai politik) atau memiliki pandangan politik berbeda dari rekan kerja.

Namun bagaimana jika terdapat karyawan yang membicarakan politik di tengah lingkungan kerja? Tak masalah jika pembicaraan itu bagian dari diskusi makan siang. Yang perlu diperhatikan adalah ketika ada yang tidak nyaman dengan diskusi tersebut. Apalagi sempat terjadi perdebatan sengit yang berpengaruh terhadap komunikasi antar karyawan.

Jika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh HR dan tim leader? Bagaimana mengelola perbedaan pandangan politik karyawan?

Perbedaan Pandangan Politik Di Lingkungan Kerja

Perbedaan pandangan politik di lingkungan kerja adalah peristiwa nyata. Kondisi tersebut ada di sekitar kita, termasuk di lingkungan kerja. Perdebatan semakin panas pada tahun politik, seperti pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Biasanya, perbedaan akan selesai setelah pemilu usai. Namun terkadang hal itu memengaruhi hubungan keluarga maupun relasi antar karyawan.

Contohnya yang terjadi pada Nurullita, mantan karyawan perusahaan logistik. Ia melaporkan status kepegawaiannya ke Kementerian Ketenagakerjaan pada Maret 2019. Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Nurullita, karena perbedaan pandangan politik dan dirundung rekan kerjanya karena perbedaan pandangan politik.

Bisakah perusahaan mem-PHK karyawan karena perbedaan pandangan politik?

Idealnya, organisasi berbadan hukum bebas dari keterlibatan politik. Organisasi atau perusahaan juga tidak akan ikut campur dalam pandangan politik karyawannya.

Dalam Undang-undang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan, perusahaan tidak bisa mem-PHK karyawan dengan alasan perbedaan pandangan politik. Pasal 153 ayat (1) huruf (i) tertulis:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.

Di beberapa perusahaan, manajemen memiliki peraturan mengenai keterlibatan politik karyawan. Bukan menghalangi karyawan menggunakan hak politiknya, tetapi mengimbau (terkadang ada yang melarang) mereka membawa atribut partai hingga membicarakan politik pada jam kerja.

Perbincangan politik memicu konflik di tempat kerja

Berdasarkan survei Society for Human Resource Management (SHRM), diskusi politik sering memicu konflik di tempat kerja. Sebanyak 42% pekerja Amerika mengalami perselisihan politik di kantor dan 44% pekerja telah menyaksikan bahwa perselisihan terjadi dengan rekan kerja.

Selain itu, lebih dari sepertiga pekerja Amerika mengatakan tempat kerja mereka tidak inklusif dari perbedaan pandangan politik. Satu dari 10 orang pernah mengalami perlakuan berbeda karena perbedaan tersebut.

“Di tempat kerja saya tidak ada larangan karyawan berpolitik. Karyawan boleh bergabung di partai politik yang berafiliasi dengan perusahaan. Kalau di luar partai itu harus waspada,” cerita karyawan yang bekerja di perusahaan swasta di Jakarta kepada HR Note, Kamis (11/11/2021).

Larangan Berpolitik Bagi PNS

Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas dalam Pemilu, Pilpres, serta Pilkada. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Larangan berpolitik bagi PNS antara lain, menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu.

Presiden Joko Widodo mengatakan PNS yang terbukti melanggar peraturan menerima hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat terdiri dari, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat.

Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Group juga dilarang terlibat politik. Menteri BUMN Erick Thohir melarang seluruh pejabat mulai dari direksi, dewan komisaris/dewan pengawas, hingga karyawan BUMN terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Erick meminta pejabat dan karyawan BUMN untuk tidak menyewakan tempat kepada calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020. Mereka juga diminta untuk menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan dalam kegiatan politik praktis.

Mengelola Perbedaan Pandangan Politik Karyawan

Jajak pendapat Glassdoor yang melibatkan lebih dari 1,200 karyawan memperlihatkan sebanyak 57% karyawan mengatakan mereka pernah mengobrol tentang politik ketika bekerja, meskipun 60% percaya bahwa diskusi politik di kantor tidak dapat diterima.

Ya, diskusi politik dapat memicu pendapat kontroversial hingga ketegangan emosi. Sehingga diskusi bukan bertujuan menambah wawasan, tetapi membuat hubungan kerja tidak harmonis. Bahkan berpengaruh dalam kinerja karyawan.

Untuk meminimalisir atau mencegahnya, HR bersama manajemen dan tim leader membuat strategi sebagai upaya mengelola perbedaan politik.

1. Tempat kerja merupakan lingkungan netral

HR perlu menekankan bahwa tempat kerja merupakan lingkungan netral. Perusahaan, termasuk manajemen, tak akan mendukung pihak manapun dan dalam bentuk apapun di Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada. Dengan demikian karyawan mengetahui pandangan politik manajemen.

Jika perusahaan mendukung, misal salah satu calon presiden dan wakilnya, sebaiknya nyatakan di depan karyawan dan/atau publik. Seperti dilakukan oleh harian The Jakarta Post yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.

2. Cek peraturan perusahaan

Jika HR dan tim ingin menerapkan peraturan mengenai pandangan politik, sebaiknya cek kembali peraturan perusahaan. Apakah perusahaan sudah memilikinya atau belum?

Jika belum, pertimbangkan untuk membuat peraturan tambahan tentang politik di lingkungan kerja. Buat peraturan yang jelas dan tidak menyimpang dari undang-undang. Setelah itu, bicarakan peraturan dengan para karyawan atau serikat pekerja. Jika semua setuju, HR dapat mengimplementasikannya.

Peraturan yang bisa Anda tambahkan, antara lain:

Peraturan di media sosial

Setiap orang berhak memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi. Namun pertimbangkan jika seorang karyawan menjelek-jelekkan salah satu parpol atau mendukung salah satu calon kepala daerah. Hal itu dapat berpengaruh terhadap nama baik perusahaan.

Sebaiknya, perusahaan memiliki peraturan menggunakan media sosial. Hal itu untuk melindungi reputasi, memiliki kepercayaan masyarakat terhadap jenama perusahaan, dan stakeholder serta investor.

“Kalau sekadar pandangan politik enggak masalah, ya. Asal enggak disebarkan di medsos karena akan membawa nama perusahaan,” ujar manajer di salah satu perusahaan logistik.

Larangan menampilkan atribut kampanye

Vanessa Matsis-McCready, Associate General Counsel dan Director of HR di Engage PEO, menjelaskan HR berperan penting dalam mengelola perbedaan politik di tempat kerja.

Salah satunya meminta karyawan untuk tidak menampilkan slogan atau logo kampanye di lingkungan kerja. Hal itu termasuk menampilkan sekaligus membawa atribut kampanye (Pemilu, Pilpres, dan Pilkada). Jelaskan kepada karyawan bahwa hal itu dapat mengganggu rekan kerja yang bersikap netral.

Memberlakukan sanksi

Anda dapat memberlakukan sanksi bagi karyawan yang terbukti melanggar peraturan, seperti menghina pilihan politik rekan kerja atau menggunakan jabatan di kantor untuk kepentingan salah satu calon legislatif.

Namun sebelumnya, lakukan investigasi terlebih dahulu. Buktikan bahwa karyawan telah melanggar peraturan perusahaan. Langkah ini bukan membungkam kebebasan berpendapat karyawan, tetapi manajemen perlu melindungi reputasi perusahaan.

4. Menghargai perbedaan pendapat

Diskusi politik di lingkungan kerja tak bisa dihindari. Baik saat pemilu atau ketika pemerintah memberlakuan kebijakan baru.

Daripada menghindarinya, ada baiknya Anda mendorong karyawan untuk saling menghargai perbedaan pendapat. Anda juga dapat menuliskan di peraturan bahwa setiap orang berhak berpendapat, tetapi tetap menghargai pendapat rekan kerja.

5. Pemberdayaan tim leader

Pertimbangkan untuk memberdayakan tim leader guna mengelola perbedaan pandangan politik anggota tim mereka. Anda bisa meminta leader untuk mengingatkan peraturan perusahaan secara berkala kepada anggota timnya. Misal mendorong leader untuk mengenali pembicaraan politik yang berujung konflik dan meminta leader memulai percakapan hal-hal umum dengan timnya.

“Karena saya sudah sering bilang ke mereka, jangan sampai ribut gegara politik. Beda boleh, bebal jangan, dan mereka nurut,” tambah manajer logistik.

6. Buat kegiatan menyenangkan

Menjalankan kegiatan menyenangkan bagi karyawan tak perlu menunggu pertengahan atau akhir tahun. Anda bisa membuatnya sebelum mereka memulai bekerja.

Misal HR telah mengatur dan menentukan sebuah permainan daring (game online) pada pagi hari, lalu adakan pertemuan telekonferensi dan semua karyawan harus hadir. Kegiatan ini tak hanya menyenangkan, juga mendorong mengenal rekan kerja lebih dekat.

7. Menjadi peacemaker

Sebagai individu, HR maupun tim leader memiliki pandangan politik. Anda bisa saja berada di tengah-tengah rekan kerja yang membicarakan kebijakan politik atau anggota tim yang debat politik dengan nada tinggi.

Berada di tengah perdebatan kadang terasa menjengkelkan, kan? Hal itu wajar. Sebagai HR, Anda dapat menjadi peacemaker dengan menengahi pembicaraan mereka atau membahas kondisi saat perdebatan berlangsung (makan siang atau rapat mingguan).

Penutup

Perbedaan pandangan politik di tempat menjadi masalah cukup rumit. Karena dapat berpengaruh terhadap relasi antar karyawan serta produktivitas kerja.

Di sisi lain, HR dan manajemen punya kendali untuk mengelola hal tersebut. Maka membuat peraturan politik menjadi salah satu solusinya untuk semua orang, mulai dari level staf hingga eksekutif dan dijalankan secara disiplin.

Comment